Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria membuka kegiatan Sosialisasi Pedoman Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2022 yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, dan Inspektur Provinsi DKI Jakarta menjadi mderator dalam diskusi penilaian MCP tahun 2022 yang dihadiri oleh unsur KPK RI, BPKP, Kemendagri dan Para Kepala Perangkat Daerah.

MCP merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan KPK RI sebagai salah satu upaya dalam pencegahan korupsi guna memudahkan monitoring, upaya koordinasi, dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah. Tujuannya untuk mendorong pemerintah daerah bisa melakukan transformasi nilai dan praktik pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

MCP penting bagi pemerintah daerah sebagai tolak ukur keseriusan dalam pencegahan korupsi demi peran dan fungsi pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan. MPC pun sangat penting untuk menguatkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktek korupsi.

Penilaian MCP Tahun 2022 dilakukan bersama-sama KPK RI, BPKP dan Kemendagri dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai fasilitator serta mengawal penilaian MCP pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, KPK berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang difasilitasi oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mengadakan Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas bertempat di Ruang Pola Balaikota Provinsi DKI Jakarta dengan peserta adalah Para Pejabat Eselon 2 beserta Istri dan dibuka oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta bersama Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI dengan tema Mewujudkan keluarga antikorupsi melalui penanaman nilai-nilai integritas. 

Kegiatan Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas diselenggarakan bertujuan meningkatkan kapabilitas keluarga (suami-istri) dan mengingatkan kembali tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai integritas seperti jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil dan kerja keras guna membangun keluarga yang berintegritas, sejahtera dan antikorupsi

Dalam Rangka Peningkatan Kapabilitas APIP, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mendapat penguatan oleh BPKP Perwakilan DKI Jakarta. Kegiatan dipimpin langsung oleh Inspektur Provinsi DKI Jakarta, yang dalam kesempatan tersebut menyatakan seluruh ASN Inspektorat harus melakukan aksi nyata untuk mencapai hasil yang diinginkan

Monitoring Pemberantasan Pungutan Liar pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Barat dan Kantor Samsat Jakarta Barat.

Senin, 17 Januari 2022

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 menyelenggarakan acara penandatanganan perjanjian kinerja eselon 3 dan 4 tahun 2021 di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan ...