Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan Koordinasi Pencegahan Korupsi Tahun 2022 yang diinisiasi oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan penyerahan sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT. Gramedia dan PT. Kencana Unggul Sukses Kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta penyematan Selempang Keluarga Berintegritas dan Penyuluh anti korupsi Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pj. Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi BPK, merupakan hal penting sebagai upaya peningkatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan akuntabilitas pengelolaam keuangan daerah. Penyelesaian rekomendasi BPK juga, akan berdampak terhadap pemberian Opini dari BPK. Dengan pelaksanaan tindak lanjut tersebut diharapkan tidak ada lagi permasalahan yang dapat mengganggu kewajaran laporan keuangan.

Dalam hal tersebut Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Konsinyering Percepatan Penyelesian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK Atas LHP Tahun 2022 dan Tahun-Tahun Sebelumnya. Dalam Acara tersebut dilaksanakan dalam rangka Optimalisasi Penyelesaian Rekomendasi BPK Untuk Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Acara tersebut dibuka oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan turut dihadiri Para Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Acara ini dimulai tanggal 12 Desember 2022 dan berakhir tanggal 15 Desember 2022.

#inspektoratprovinsidkijakarta #rekomendasibpk #untungadainspektorat

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Rapat Pleno Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022. Pleno tersebut diberikan Penguatan dalam Evaluasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya untuk Reviu Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Inspektorat Tahun 2021 di lakukan oleh Narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

#inspektoratdkijakarta #untungadainspektorat #evaluasiimplementasisakip

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta pada hari ini melakukan “KOORDINASI PENCEGAHAN KORUPSI DALAM DUNIA USAHA “ Sebagai tindak lanjut dari Pasal 6 Huruf D Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bentuk kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama KPK RI melalui Program Monitoring Center for Prevention (MCP) serta program pencegahan korupsi lainnya yang selama ini dilaksanakan, khususnya dalam rangka upaya pencegahan korupsi pada dunia usaha, KPK RI mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membentuk Komite Advokasi Daerah, oleh karena itu telah dibentuk Komite Advokasi Daerah  (KAD) Anti Korupsi  Provinsi DKI Jakarta Periode 2022 – 2024 melalui Keputusan Gubernur Nomor 859 Tahun 2022.

Tujuan dari Pembentukan Komite Advokasi Daerah ini  adalah untuk mewadahi diskusi antara pemerintah dan pelaku usaha (bisnis) dalam bentuk Dialog Publik Privat (Public Private Dialogue) dalam membahas isu-isu strategis dan kendala-kendala proses bisnis yang terjadi di daerah dalam rangka membangun bisnis yang berintegritas  sehingga pencegahan korupsi dapat dilakukan secara simultan dan komprehensif melalui pendekatan kolaboratif partisipatif.

Kepengurusannya  Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi  Provinsi DKI Jakarta Periode 2022 – 2024 terdiri dari :

a. Unsur Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ;

b. Unsur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah;

c. Unsur Akademisi;dan 

d. Unsur Organisasi Non Pemerintah (NGO)

Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai wadah komunikasi dan dialog antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku regulator dengan para Pelaku Usaha dalam membahas isu strategis yang menghambat kemudahan berusaha dan investasi, pertumbuhan ekonomi, serta lapangan kerja di Provinsi DKI Jakarta serta diharapkan dapat memberikan rekomendasi penyelesaian atas kendala-kendala dalam proses bisnis baik kepada KPK RI, Regulator maupun Asosiasi Bisnis. 

Kepada Para Kepala Perangkat Daerah yang masuk dalam Keanggotaan Komite Advokasi Daerah (KAD) agar menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Hanya dengan komitmen yang kuat, keberadaan KAD dapat mendorong peningkatan perekonomian, kualitas pelayanan publik, serta dapat mewujudkan Jakarta bersih dari korupsi.

Acara Koordinasi Pencegahan Korupsi Pada Dunia Usaha pada hari ini adalah Agenda pertemuan  pertama   antara KPK RI dan KAD Provinsi DKI Jakarta dengan  materi pembahasan:

a.  Pembekalan Teknis dari KPK RI kepada Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi DKI Jakarta.

b.  Diskusi percepatan penyelesaian pembayaran transaksi melalui epurchasing dan semoga menghasilkan rencana aksi yang dapat mendukung terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan Bersih.

Pencegahan korupsi merupakan tahap yang tidak kalah penting dalam keseluruhan pemberantasan korupsi. Dan kita bersama –semua pihak, perlu terus meningkatkan kepedulian, terutama dalam pencegahannya. Ingat kalimat ketua Transparancy International, “Ketidakpedulian masyarakat adalah tempat berkembang biak terbaik bagi korupsi!”.

#InspektoratProvinsiDKIJakarta #UntungAdaInspektorat #DKIJakarta #KPKRI

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi rapat koordinasi membahas Konsep Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022 bersama KPK yang  bertema “Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi”.

#hariantikorupsisedunia #lawankorupsi #inspektoratprovinsidkijakarata #untungadainspektorat

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan Kegiatan Gebyar Anti Korupsi melalui Road Show Bus Anti Korupsi dan Sosialisasi Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pelaksanaan dilakukan dengan metode interaktif, memberikan games dan tanya jawab. Kegiatan tersebut diikuti oleh Siswa Siswi dari Jenjang SD, SMP dan SMA yang dilaksanakan di berbagai lokasi di Kota Administrasi Jakarta Utara.